Permen Kominfo No. 34/PER/M.KOMINFO/ 8/2009 telah ditanda tangani oleh Menteri, tetapi file resmi belum diterima organisasi.

Jadi file Perpu 34/2009, baru akan beredar setelah resmi diterima Organisasi dan atau dipublikasikan oleh pihak Dirjen Postel.

Sebagai informasi awal, isi perpu antara lain:

1. Izin  hanya IKRAP, (IPPKRAP tidak ada lagi)

2. Izin berlaku untuk 5 (lima) tahun 

3. Biaya Izin KRAP (sebagai PNBP dibyr langsung ke Kas Negara)

    besarnya Rp. 27.500,-/tahun (berdsrkan PP No. 7/2009)

4. Permohonan IKRAP diajukan pemohon melalui Organisasi kpd Dirjen..

    IKRAP diterbitkan oleh Dirjen Postel dan diserahkan kpd Pemohon melalui 

    Organisasi. Saat ini IKRAP diterbitkan di Jakarta.

    Skema Proses Perijinan:

    -   Pemohon memproses permhn. ke Dirjen Postel melalui Pgrs RAPI Lokal-

        Wilayah-Daearah, selanjutnya diteruskan ke Pgrs RAPI Pusat

    -   Pgrs RAPI Pusat mengajukan ke Dirjen Postel.

    -   IKRAP terbit, Dirjen Postel akan  meyerahkannya kepada Anggota

        melalui Pgrs Daerah lewat UPT setempat. 

    -   Setelah IKRAP selesai, Pgrs Pusat menerbitkan dan mengirimkan

        KTA pada anggota melalui Pgrs Daerah.

5. Frekwensi Kerja:

    -  HF (High Frekwensi) :  26.960  - 27.410 MHz, dibagi dalam 40 kanal.

    -  VHF (Very High Frekwensi) : 142.000 - 143.600 MHz dgn spasi 20 KHz

    -  Repeater :  RX : 143.550 dan 142.025; TX : 142.000 dan 143.575

catatan:

Pgrs Pusat segera menerbitkan Tata Cara Permohonan Izin